nusakini.com-- Pemerintah Indonesia memandang penciptaan kerja layak sebagai faktor utama yang mendorong terwujudnya pembangunan inklusif. Oleh karenanya, bersama seluruh stakeholder ketenagakerjaan, pemerintah akan selalu mendukung setiap agenda nasional, regional, dan global yang bertujuan untuk mewujudkan kerja layak untuk semua. 

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI Abdul Wahab Bangkona saat membacakan Statemen Pemerintah Indonesia pada diskusi Laporan International Labour Organization (ILO) dalam Pertemuan The 16th Asia and the Pacific Regional Meeting (APRM) di BNDCC Nusa Dua Bali, Rabu (7/12). 

"Indonesia berpandangan bahwa kerja layak adalah pendorong utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dalam kerangka kerja SDGs (Sustainable Development Goals) dan kami memiliki pandangan yang sama dengan Dirjen ILO terkait hubungan antara kerja layak dengan 17 agenda pembangunan berkelanjutan," ujar Wahab. 

• Dialog Sosial Terus Diperkuat Untuk Mendukung Pembangunan Inklusif

Menurutnya, negara-negara Asia-Pasifik memiliki peranan penting dalam pembangunan inklusif baik dalam ranah kawasan maupun global. Meski demikian, negara-negara anggota neniliki sejumlah tantangan bersama seperti transisi demografi, inovasi teknologi, integrasi kawasan, dan penghijauan produksi. Untuk itu, sinergitas tripartit sangat diperlukan untuk mewujudkan SDGs. 

"Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dengan tata kelola administrasi ketenagakerjaan, keterlibatan konstituen ketenagakerjaan dan memaksimalkan konstituen tripartit untuk menerapkan standar ketenagakerjaan dan standar internasional ketenagakerjaan," paparnya. 

Ia menambahkan, investasi tenaga kerja merupakan aset penting untuk masa depan ketenagakerjaan. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah harus bekerja sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut. 

Hal tersebut juga harus didukung upaya-upaya perwujudan keadilan sosial untuk semua. Termasuk menghapus pekerjaan terburuk bagi pekerja anak. 

"Kami juga memahami pentingnya akses informasi yang terintegrasi secara online, untuk memudahkan pencarian lapangan kerja, informasi pelatihan, dan ketersediaan tenaga kerja," pungkasnya. (p/ab)